JAKARTA,quickq官网下载 DISWAY.ID -Periode seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi bahan evaluasi publik.

Pasalnya, dengan skala kabinet yang besar dan berbagai program populis yang dicanangkan, muncul pertanyaan besar mengenai keberlanjutan fiskal dan keseimbangan beban ekonomi yang ditanggung oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas menengah.

Menurut pendapat Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, konteks kebijakan ekonomi yang diusung juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

BACA JUGA:Prabowo Akui Sudah Bahas Penembakan WNI di Malaysia dengan PM Anwar Ibrahim

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Beberkan Dua Perusahaan Pemilik HGB Pagar Laut Bekasi, Nusron: PT CL dan MAN

Terutama ketika program-program seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan peningkatan belanja infrastruktur membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. 

"Kelas menengah, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin besar akibat ambisi populis yang diterapkan oleh pemerintahan," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 30 Januari 2025.

Achmad menambahkan, penerimaan negara yang didorong oleh target pajak yang tinggi juga membuat kelompok kelas menengah harus menanggung beban lebih berat dalam bentuk peningkatan pajak dan biaya hidup yang semakin tinggi.

Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dalam seratus hari pertama ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program yang awalnya menargetkan 17,5 juta penerima manfaat ini kini direncanakan untuk melakukan ekspansi hingga 82,5 juta penerima.

BACA JUGA:Usai Proses Ekstradisi Rampung, KPK Akan Langsung Tahan Paulus Tannos

BACA JUGA:Pesan Prabowo ke WNI: Jangan Terlibat Kegiatan Ilegal dan Jangan Mau Dibohongi Sindikat

Dengan kata lain, program ini akan membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun. 

"Anggaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat semakin memperlebar defisit anggaran negara. Ketika defisit membesar, jalan keluar yang paling sering diambil adalah dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi di sektor lain, yang berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah," jelas Achmad.

• 1
• 2
• »

• ·Masuk di Kabinet Baru, Inilah Logo Resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• ·Kemenperin: Perpanjangan HGBT Bisa Bantu Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
• ·FOTO: Festival Bedug Jakarta, Gema Tradisi di Tengah Kota
• ·Kontroversi Pemecatan Twister Angel Novi Sebagai Guru, Sukatani Buka Suara
• ·BNI dan Republikorp Kolaborasi Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
• ·Long Weekend Imlek, 36 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta: Ada 7 KA Tambahan
• ·5 Masjid Bersejarah di Indonesia, Destinasi Wisata Religi Saat Ramadan
• ·Jarang yang Tahu, Ini 7 Manfaat Menakjubkan Kolang
• ·10 Pungutan Baru yang Berpotensi Berlaku Mulai 2025, Ini Daftarnya
• ·Paramount Land Hadirkan Matera Signature, Hunian Mewah di Gading Serpong
• ·Puasa Lancar Jaya Tanpa Masalah Pencernaan dengan 6 Cara Ini
• ·Syarat Dapat Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025, Rata
• ·Kopi Lelet Pandawa UMKM Binaan SIG Berhasil Tembus Pasar Nasional, Omzet Capai Rp30 Juta per Hari
• ·AHY Jadi Ketum Lagi, Ini Susunan Baru Pengurus Partai Demokrat
• ·Pemerintah Buka Opsi WFA untuk ASN, Pakar Kebijakan Publik: Tidak Boleh Gegabah
• ·Long Weekend Imlek, 36 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta: Ada 7 KA Tambahan