Pemerintah mempercepat pemerataan akses internet cepat hingga ke pelosok sebagai upaya memperkuat ekonomi digital rakyat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menginstruksikan operator seluler nasional menghadirkan layanan internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah yang belum tersentuh jaringan serat optik.

Instruksi ini menyasar sekolah, puskesmas, kantor desa, dan rumah tangga di daerah tertinggal. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program percepatan pemerataan digital nasional yang selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam audiensi bersama pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jumat (13/6/2025).

Baca Juga: Meutya Hafid Pamer Internet Capai 79,5% di Jepang

Pemerintah akan memfasilitasi program ini melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access), yang memungkinkan operator saling berbagi infrastruktur. Langkah ini diharapkan menurunkan biaya investasi dan menghadirkan layanan internet yang lebih terjangkau.

“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” ujar Meutya.

Baca Juga: Internet 100 Mbps Cuma Rp100 Ribu? Ini Target Ambisius Kemkomdigi!

Penyusunan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum program telah melewati proses konsultasi intensif bersama industri selama lebih dari satu bulan. Seleksi operator dijadwalkan dimulai tahun ini dan menjadi kunci keberhasilan program internet cepat yang terjangkau.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah atau sekitar 190.000 unit belum memiliki akses internet tetap. Selain itu, 75 persen puskesmas atau sekitar 7.800 unit belum terkoneksi secara optimal. Sekitar 32.000 kantor desa juga masih berada dalam zona blank spot, sementara penetrasi fixed broadbandrumah tangga nasional baru mencapai 21,31 persen.

Kebijakan ini ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital yang menjadi hambatan utama kemajuan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal. Pemerintah meyakini kehadiran internet cepat dan murah secara merata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

• ·AHY Resmikan Pengurus Demokrat Periode 2025
• ·4 Kapal Pesiar Singgah di Pelabuhan Benoa Bali, Bawa Ribuan Turis
• ·Jika Ada Leasing Eksekusi Sembarangan, APPI Bakal Tindak Tegas
• ·Anies 'Berang' Soal Tarif MRT, Lihat Ini
• ·KASAD: 2 Oknum TNI AD yang Tembak 3 Polisi di Lampung akan Dipecat!
• ·Surat Pengajuan Cawagub DKI Masih di Gerindra, PKS: Biar Masyarakat yang Nilai
• ·Berkas Perkara Tersangka Film Porno Jaksel Lengkap, Siap Disidangkan
• ·Menkes Budi Sebut Nyamuk Wolbachia Berhasil Turunkan Angka Kematian akibat DBD
• ·Dipuji Natalius Pigai, Dedi Mulyadi Tak Mau Buru
• ·Papa Novanto Akui Fee PLTU Riau
• ·Katanya Perempuan Butuh Lebih Banyak Tidur Dibanding Pria, Benarkah?
• ·6 Gejala Ini Jadi Tanda Kamu Mengalami Post
• ·Kubu Arif Rachman Arifin Minta Hakim Melepas Segala Tuntutan JPU: Memulihkan Hak
• ·Ekonomi China Ngebut, PM Li Qiang Ajak Indonesia Lari Bareng
• ·Menkes Budi Sebut Nyamuk Wolbachia Berhasil Turunkan Angka Kematian akibat DBD
• ·Jelajah Wahana Trans Studio Cibubur saat Libur Lebaran