Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kebijakan strategis dan rencana pembiayaan yang kredibel dalam mendorong pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi keterbatasan fiskal. 

"Membangun infrastruktur pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat-sangat sulit. Ini membutuhkan sumber daya pembiayaan yang sangat besar dan membutuhkan kebijakan strategis serta komitmen yang panjang baik dari sektor publik maupun sektor swasta," ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dikutip dari YouTube Kemenko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan RI, Minggu (15/6).

Ia menyoroti pentingnya membedakan antara pendanaan dan pembiayaan dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, tanpa kejelasan mengenai siapa yang menanggung biaya proyek dan bagaimana arus modalnya berjalan, minat investor akan melemah meskipun proyek tampak menjanjikan.

Baca Juga: Sri Mulyani Jujur! Kebutuhan Infrastruktur Capai Rp10.302 T, APBN Hanya Cukup 40%

"Jika sebuah proyek tidak memiliki rencana pembiayaan yang kredibel, artinya tidak jelas siapa yang pada akhirnya harus membayar proyek tersebut. Jadi tidak peduli seberapa indahnya rencana infrastruktur tersebut, investor hanya akan tersenyum dan kemudian menjauh jika tidak ada rencana pembiayaan yang bagus," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menggarisbawahi soal tantangan infrastruktur saat ini yang tidak hanya terletak pada besarnya gap kebutuhan pembangunan, tetapi juga pada ekspektasi publik yang semakin tinggi di tengah keterbatasan fiskal negara.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya membuat keputusan kebijakan yang tepat, terutama dalam mendesain skema pendanaan dan pembiayaan yang inovatif namun tetap stabil. Tanpa itu, risiko proyek justru bisa terdorong ke arah yang tidak efisien dan membahayakan keberlanjutan ekonomi.

Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Penyebab Deflasi di Dalam Negeri

"Membuat pilihan kebijakan yang tepat menjadi sesuatu yang sangatlah penting. Mendorong model inovatif tanpa menangani permasalahan utama pendanaan pembiayaan yang stabil dapat menghasilkan struktur yang hanya nampak kuat tetapi realitasnya tidak seperti itu, dan bisa mendorong risiko dengan cara yang tidak efisien," tambahnya lagi.

Konferensi ini diharapkan menjadi wadah untuk merumuskan solusi konkret bagi pembiayaan infrastruktur jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan sektor swasta dan mitra internasional.

• ·JK Yakin Kemenkum Tolak Hasil Munas PMI Tandingan Agung Laksono!
• ·AHY Buka Konsultasi Regional Kementerian PU 2025, Soroti Empat Prioritas Infrastruktur
• ·Paus Leo XIV Ternyata Pernah ke Indonesia, Begini Ceritanya
• ·Mengenal Megalophobia, Kala Ukuran Besar Jadi Sumber Ketakutan
• ·Jadi Incaran! 10 UMP Tertinggi 2025 untuk Fresh Graduate, Jakarta dan Papua Pegunungan Teratas
• ·Keluarga Kolonel Cpl Antonius Hermawan yang Gugur dalam Ledakan Garut: Tak Sempat Pulang Minta Restu
• ·Komisi I DPR Desak Pemerintah dan TNI Evaluasi Prosedur Pemusnahan Amunisi Imbas Ledakan di Garut
• ·Bali, Manado, Kalimantan Dipadati Wisatawan Selama Libur Waisak, Ini Jalur Tol Paling Macet
• ·PNM dan MES Dukung UMKM Lewat Pelatihan Sertifikasi Halal untuk Nasabah
• ·Jaga Ekosistem Laut Tetap Lestari, Ini Aksi Nyata BRI Menanam
• ·Balai Kota Diserbu Pelamar Gegara Hoaks, Begini Penjelasan Lengkap Lowongan PJLP Pemprov DKI
• ·Pos Indonesia: Permen Pos Komersial Jadi Motor Pertumbuhan Industri Logistik Nasional
• ·Presiden Prabowo Bertolak ke Singapura untuk Kunjungan Kenegaraan
• ·Harga Beras di Pasar Dunia Menurun, Bapanas Perkuat Stok CPP di Indonesia
• ·Awas, Studi Temukan Minum Kopi Sebanyak Ini Bisa Bikin Ginjal Rusak
• ·TNI AD Selidiki Mengapa Warga Sipil Bisa Masuk Area Pemusnahan Amunisi di Garut