JAKARTA,quickq官网下载电脑 DISWAY.ID -Periode seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi bahan evaluasi publik.

Pasalnya, dengan skala kabinet yang besar dan berbagai program populis yang dicanangkan, muncul pertanyaan besar mengenai keberlanjutan fiskal dan keseimbangan beban ekonomi yang ditanggung oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas menengah.

Menurut pendapat Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, konteks kebijakan ekonomi yang diusung juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

BACA JUGA:Prabowo Akui Sudah Bahas Penembakan WNI di Malaysia dengan PM Anwar Ibrahim

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Beberkan Dua Perusahaan Pemilik HGB Pagar Laut Bekasi, Nusron: PT CL dan MAN

Terutama ketika program-program seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan peningkatan belanja infrastruktur membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. 

"Kelas menengah, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin besar akibat ambisi populis yang diterapkan oleh pemerintahan," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 30 Januari 2025.

Achmad menambahkan, penerimaan negara yang didorong oleh target pajak yang tinggi juga membuat kelompok kelas menengah harus menanggung beban lebih berat dalam bentuk peningkatan pajak dan biaya hidup yang semakin tinggi.

Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dalam seratus hari pertama ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program yang awalnya menargetkan 17,5 juta penerima manfaat ini kini direncanakan untuk melakukan ekspansi hingga 82,5 juta penerima.

BACA JUGA:Usai Proses Ekstradisi Rampung, KPK Akan Langsung Tahan Paulus Tannos

BACA JUGA:Pesan Prabowo ke WNI: Jangan Terlibat Kegiatan Ilegal dan Jangan Mau Dibohongi Sindikat

Dengan kata lain, program ini akan membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun. 

"Anggaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat semakin memperlebar defisit anggaran negara. Ketika defisit membesar, jalan keluar yang paling sering diambil adalah dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi di sektor lain, yang berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah," jelas Achmad.

• 1
• 2
• »

• ·Wamen BUMN Cek Bandara Soetta: AC
• ·Catat! Girik Tidak Akan Berlaku Lagi di Tahun 2026, Begini Kata Kementerian ATR/BPN
• ·博洛尼亚美术学院排名如何？
• ·世界著名艺术院校及申请指南
• ·Regulasi Turunan UU Perlindungan TKI Perlu Segera Dibuat
• ·高考留学新加坡，可以选择哪些院校？
• ·OTT KPK di NTB, Ratusan Juta Uang Diamankan
• ·Mau Hadirkan Layanan Baru, Kraken Mungkinkan Investor Beli Saham Tiap Hari Meski Bursa Tutup
• ·Dompet Dhuafa Yogyakarta Gelar Kader Remaja Sehat, Tingkatkan Edukasi Kesehatan di Sekolah
• ·美国留学建筑学技巧！
• ·美国建筑学专业排名院校详解
• ·Link Nonton Academy of Champions Episode 2 Hari ini, Maxwell Cs Jadi Coach!
• ·Inilah Gading, Penerus Bisnis 'Saudagar Minyak' Mohammad Riza Chalid
• ·库内奥美术学院学费及申请要求
• ·Cerita Lahir dan Berkembangnya DANA, Salah Satu Pionir Dompet Digital di Indonesia
• ·世界著名艺术院校及申请指南