DPR Dukung IIS 2025, Asuransi Didorong Tangguh Hadapi Guncangan
Gelaran Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025 di Nusa Dua Convention Center, Bali, menuai apresiasi dari kalangan legislatif sebagai forum strategis dalam menyatukan pandangan pelaku industri asuransi di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai forum ini sangat relevan dengan situasi makroekonomi saat ini yang dipenuhi ketidakpastian. Ia menyebut IIS sebagai wadah penting untuk membahas arah dan strategi industri asuransi ke depan.
“Saya memberikan penghargaan yang tinggi karena Indonesia Insurance Summit ini menjadi sebuah ajang yang paling tepat untuk bagaimana industri itu bertemu, berkumpul, dan membicarakan bagaimana perkembangan industri ini seperti apa,” ujar Misbakhun saat menghadiri IIS 2025, Kamis (22/5/2025).
Baca Juga: Daya Beli Melemah, Jonan: Stop Jual Produk Asuransi yang Rumit
Misbakhun menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi makro memerlukan pemahaman mendalam, termasuk dampak serta strategi mitigasi yang jelas. Ia menyarankan agar pelaku industri segera menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
“Bagaimana mengantisipasi situasi makro ekonomi itu dan mengatur strategis mereka ke depan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan DPR, untuk menyelaraskan kebijakan yang mendukung industri asuransi agar tetap tangguh dan berkelanjutan.
“Saya memberikan penghargaan dan memberikan apresiasi karena bertemunya mereka dalam sebuah forum yang bagus ini membuat mereka bisa bersama-sama berpikir bersama bagaimana mengembangkan dan membangun industri asuransi Indonesia ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menyebutkan bahwa cakupan pembahasan dalam IIS tidak hanya fokus pada isu nasional, tetapi juga melibatkan perkembangan regional dan internasional, baik dari sisi regulasi maupun praktik terkini.
Baca Juga: Kesenjangan Asuransi Melebar, OJK Minta Industri Jangan Diam Saja
“Subtopiknya sangat relevan. Mereka melibatkan seluruh stakeholder. Dari pemerintah, DPR juga ditanya, kemudian mereka juga meng-update tidak hanya asuransi dalam skala nasional, tapi juga regional dan internasional, baik regulasi maupun praktis terhadap isu-isu yang aktual,” ujarnya.
Sebagai legislator, ia menggarisbawahi peran DPR dalam memperkuat industri asuransi melalui fungsi regulasi dan pengawasan yang proporsional.
“Menurut saya ya memang peran DPR itu bagaimana melakukan regulasi dan melakukan pengawasan di dalam industri asuransi,” kata Misbakhun.
Ia menjelaskan bahwa Komisi XI secara khusus memiliki mandat berdasarkan undang-undang untuk mengatur dan mengawasi otoritas serta jalannya industri agar beroperasi sesuai prinsip tata kelola yang baik.
(责任编辑:热点)
- ·Ahmad Muzani Puji Langkah Prabowo Hapus Utang Macet Petani dan UMKM
- ·Jangan Panik Resesi! Program Ini Ungkap Strategi Bisnis Anti Krisis
- ·DPRD Minta Pramono Mulai Terapkan ERP, Bisa Mulai Tahap Satu di Jalan Utama
- ·Apa Itu Outsourcing? Ditolak Buruh dan Ingin Dihapus Presiden Prabowo
- ·5 Contoh Menu MPASI dengan Protein Hewani untuk Mencegah Stunting
- ·Masuknya Prabowo dalam 10 Pemimpin Berpengaruh di Dunia Diapresiasi Garuda Asta Cita Nusantara
- ·Penting! Perhatikan Hal ini Sebelum, Saat dan Setelah Banjir
- ·7 Manfaat Minum Teh Tawar, Si Pahit yang Kaya Nutrisi
- ·Yasonna Wanti
- ·Link Download Kalander China Imlek 2025 Gratis, Lengkap Tanggal Merah
- ·工业设计研究生留学哪家学院比较好?
- ·Bank DKI Didemo Depan Balai Kota Sampai Menginap, Pramono: Itu Wajar
- ·Parkir Liar di Jakarta Sulit Ditertibkan, Pengamat Singgung Ada Kesepakatan Politik Era Anies
- ·Soal Pengembalian UN, PBNU: Perlunya Standarisasi Pendidikan
- ·英国艺术类专业如何出国留学?
- ·Waspada! Kasus DBD di Jakbar Naik Sejak Januari, Kelembapan Suhu Jadi Penyebab
- ·Aksi Demonstrasi Hari Buruh di DPR Disusupi Anarko, Massa Anarkis Lempari Kendaraan
- ·Kondisi Abdul Gani Kasuba Kian Pulih, Dikembalikan ke Rutan Ternate
- ·Arab Saudi Bangun The Rig, Taman Hiburan di Tengah Laut Bertema Minyak
- ·Apa Itu Outsourcing? Ditolak Buruh dan Ingin Dihapus Presiden Prabowo