JAKARTA,quickq怎么下载 DISWAY.ID -Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan menteri di Kabinet Merah Putih yang tak seirama dengan kebijakan Prabowo Subianto akan dievaluasi.

Hasan mengatakan peringatan itu bahkan telah disampaikan oleh Prabowo di dalam beberapa kesempatan.

“Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut, ya silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” kata Hasan di Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.

BACA JUGA:Prabowo Lakukan Efisiensi Anggaran, Begini Nasib Gaji dan THR ASN

Hasan pun mengungkap kondisi kabinet saat ini masih berjalan baik. Ia mengatakan Prabowo telah memberikam apresiasi kepada jajaran kabinet saat rapat evaluasi 100 hari pertama.

"Menjelang 100 hari pemerintahan waktu itu Presiden memberikan apresiasi dalam rapat kabinet. Memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada anggota kabinet. Karena sudah menjalankan arahan Presiden, sudah bekerja dengan baik dan itu tercermin dalam approval rating kan," ujarnya.

Soal reshuffle, Hasan menjelaskan isu yang beredar di luar hanya menerka-nerka saja. Ia menyebut soal rencana reshuffle hanya presiden yang mengetahui.

BACA JUGA:Realisasi Asta Cita Prabowo, Kapolres Metro Tangerang Tanam 1 Hektare Jagung di Sepatan

“Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka saja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu (reshuffle) akan dilaksanakan dan siapa orangnya kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya presiden,” jelasnya.

Hasan pun menegaskan soal waktu reshuffle di kabinet Merah Putih juga merupakan kewenangan Presiden.

BACA JUGA:Sambut Presiden Prabowo di HPN 2025 Kalsel, Kadisops Lanud Sjamsoddin Noor Siapkan 220 Personel Pengamanan Bandara

"Ya yang paling tahu soal reshuffle itu di Republik ini hanya pak presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan pak presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” jelas dia.

• ·Regulasi Turunan UU Perlindungan TKI Perlu Segera Dibuat
• ·Tren Pernikahan di Tahun 2024, Bye
• ·Mendikdasmen Tekankan Pembentukan Karakter Anak Dimulai dari Hal Sedehana Secara Konsisten
• ·Jabatannya Sisa 2 Bulan, Bahlil Minta ke Dirjen Kementerian ESDM Lembur di Kantornya
• ·Usai Diperiksa KPK, Yasonna Laoly Ditanya Soal Fatwa MA
• ·Terus Ekspansi, QJMotor Bangun Pabrik Perakitan di Bekasi
• ·Akui Bersalah Soal Postingan Banjir, Polda Metro Jaya Minta Maaf
• ·Tren Pernikahan di Tahun 2024, Bye
• ·Tarif Tol Tak Ada Diskon Jelang Nataru 2024/2025, Begini Dalil Jasa Marga
• ·Citilink, Trigana Air, dan Pelita Air Paling Tepat Waktu Selama Nataru
• ·Pekerja Asal China Meninggal di Apartemen Meikarta, Polisi Bilang Penyebabnya...
• ·Laba Bersih Pertamina 2024 Diproyeksi USD3,1 Miliar
• ·Novanto Divonis 15 Tahun, ICW Anggap Masih Kurang
• ·Status KLB Polio di Klaten, Waspadai Gejalanya pada Anak
• ·Kia, BMW, Hyundai Recall Lebih dari 16.000 Kendaraan karena Komponen Cacat
• ·Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan Hadiri Penutupan Muktamar PKB di Bali Besok