JAKARTA,quickq在哪下载 DISWAY.ID --Berbagai rentetan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sektor perindustrian di Indonesia kini tengah menjadi sorotan.

Pasalnya peningkatan angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dalam jangka menengah.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, diperlukan adanya langkah-langkah strategis perlu segera diambil oleh pemerintah dan pelaku industri.

BACA JUGA:Pendaftaran Mudik Gratis 2025 Jasa Marga Dibuka 10 Maret 2025, Cek Syarat dan Rutenya

BACA JUGA:Jelang Lebaran, ASN Kerja Fleksibel 24-27 Maret 2025

“Kebijakan perdagangan harus lebih berpihak pada industri dalam negeri. Pengawasan terhadap impor perlu diperketat agar industri lokal tidak semakin tergerus oleh produk asing yang lebih murah,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Rabu 5 Maret 2025.

Selain itu, Achmad menambahkan, Pemerintah juga perlu memberikan insentif yang lebih besar bagi sektor manufaktur, seperti subsidi energi dan keringanan pajak, agar mereka dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit ini.

“Di sektor teknologi, pemerintah perlu memastikan adanya dukungan bagi startup yang memiliki model bisnis berkelanjutan. Banyak startup yang tumbuh cepat tetapi tidak memiliki fundamental keuangan yang kuat, sehingga rentan terhadap krisis,” jelasnya.

Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan adanya kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan investasi di sektor ini agar kasus seperti e-Fishery tidak terulang kembali. 

BACA JUGA:Kejagung Jamin Pertamax Sesuai Spesifikasi, Jampidsus Imbau Masyarakat Tak Tinggalkan Pertamina

BACA JUGA:Prabowo Minta Jangan Ada Orang Titipan dalam Struktur Danantara

Di sisi lain, Achmad juga menambahkan bahwa perlu ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi yang lebih komprehensif terhadap lonjakan PHK. 

“Dialog sosial yang lebih intensif dapat membantu menciptakan mekanisme mitigasi yang lebih baik sebelum PHK massal terjadi," tutur Achmad.

Misalnya, perusahaan dapat diberi opsi untuk melakukan pengurangan jam kerja atau cuti tanpa bayaran sebagai alternatif sebelum melakukan PHK besar-besaran.

• 1
• 2
• »

• ·Buruh Gugat UU MD3 di MK
• ·Revitalisasi Pasar Ngadiluwih Ditargetkan Selesai Desember 2025
• ·Acara Gowes Bareng Pramono Bakal Lintasi JLNT, Komunitas Pesepeda dan Pejalan Kaki Menolak
• ·Geger di Gedung DPRD DKI Jakarta, Inisial 'NS' Diduga Pelaku Pelecehan, Siapa Dia?
• ·Prabowo Luruskan Pernyataannya soal Maafkan Koruptor: Bukan Begitu, Enak Aja Udah Nyolong!
• ·Pengakuan Mencengangkan Pelaku Pelecehan di Stasiun Tanah Abang: Efek Hasrat Meningkat
• ·Polisi Jaga Ketat Laga Persija vs Persebaya di SUGBK: Penonton Dilarang Bawa Petasan hingga Miras
• ·Baju Kucing Sultan Bobby Kertanegara Dileleng Seharga Rp 12 Juta, Sosok Ini Pemenangnya
• ·TNI AU Bantah Prajuritnya Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area Jalan Tol Jakarta
• ·19 Remaja Diringkus Gegara Tawuran, 7 Bilah Sajam Disita Polisi
• ·Aksi Demonstrasi Hari Buruh di DPR Disusupi Anarko, Massa Anarkis Lempari Kendaraan
• ·Rambut Gondong Muka Kucel, Begini Tampang Penculik Anak Perempuan di Pasar Rebo
• ·Jadi Incaran! 10 UMP Tertinggi 2025 untuk Fresh Graduate, Jakarta dan Papua Pegunungan Teratas
• ·Jawab Tudingan PSI, Bank DKI Tegaskan Transaksi KJP Plus Tetap Aman
• ·Isi Aturan Kepmenpan
• ·OCCRP Klarifikasi soal Jokowi Tokoh Terkorup 2024: Tak Punya Bukti Langsung