JAKARTA,quickq官方网 DISWAY.ID--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, akan meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang, 

Sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

BACA JUGA:KPK Dalami Dugaan Permintaan Uang Eks Gubernur Bengkulu dari Pengusaha Tambang

BACA JUGA:Kampus Bisa Kelola Tambang Usai Revisi UU Minerba Disahkan

"Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sampai ke pesantren? Belum sampai ke sana, tetapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil melalui keterangan resmi, Sabtu 15 Maret 2025 kemarin

Dalam sambutannya pada kegiatan itu, Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Bahlil mengatakan, ulama memiliki peran penting saat masa prakemerdekaan melalui fatwa jihadnya. Namun, setelah Indonesia merdeka, sumber daya alam hanya dikelola segelintir orang.

BACA JUGA:UU Minerba Diserahkan DPR, Akademisi Singgung UMKM Kelola Tambang

BACA JUGA:Kampus Batal Kelola Tambang, Pemerintah Berdayakan BUMD

Atas dasar itu, agar tidak hanya dimiliki konglomerat, Bahlil atas izin Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan wacana izin pengelolaan sumber daya alam kepada ormas keagamaan.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Selasa 18 Februari 2025, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

"Ini supaya ada keadilan, NU (Nahdlatul Ulama) kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tanda tangan IUP-nya (izin usaha pertambangan). Muhammadiyah juga akan kami berikan sebelum Maret ini berakhir," ucap Bahlil.

BACA JUGA:Ahli Pertambangan: Kampus Nekad Kelola Tambang, Siap-Siap Blunder Besar

BACA JUGA:Dosen Biologi UGM: Ironi RUU Kampus Kelola Tambang, Ada Benturan antara Kompetensi, Moralitas dan Krisis Identitas

• 1
• 2
• »

• ·Perkuat Ekosistem Koperasi, Kemenkop Bentuk Pos Pengaduan
• ·Kesiapan Anies Hadapi Debat Capres Kelima 4 Februari 2024: Ini Kesempatan Bagi Kami
• ·Ambulans Keluar Masuk GBK, Massa Kampanye Akbar Prabowo
• ·Pakar Hukum Sebut Kamaruddin Bukan Sampaikan Keterangan, Tapi Perkiraan Saksi
• ·Pendaftaran Mudik Gratis 2025 Jasa Marga Dibuka 10 Maret 2025, Cek Syarat dan Rutenya
• ·Jadi Tersangka Penyebaran Hoax, Pegiat Medsos Palti Hutabarat Terancam 12 Tahun Penjara
• ·Kembali Datangi PMJ, Tamara Tyasmara Jalani Pemeriksaan Tambahan
• ·2025世界电影专业大学排名
• ·Usut Tuntas Teror Kepala Babi di Gedung Tempo, Penyidik Periksa CCTV dan Saksi
• ·3 Masalah Kulit Ini Rentan Dialami Orang Usia 50 Tahun ke Atas
• ·Jadi Tersangka Penyebaran Hoax, Pegiat Medsos Palti Hutabarat Terancam 12 Tahun Penjara
• ·Strategi Pemkab Badung Perluas dan Perkenalkan Wisata Budaya
• ·Abraham Samad hingga Saut Sitomorang Resmi Laporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK!
• ·Fakta Pernyataan Pedas Ahok yang Belakangan Dibantah Soal Jokowi
• ·Terawan Trending, Tiba
• ·Anak Kecil Ada di Kawasan Kampanye Prabowo